ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN AIR BERSIH WILAYAH PERKOTAAN BERBASIS KERJA SAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada PDAM Way Rilau Bandar Lampung)

REZA, ALGIFARI (2022) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN AIR BERSIH WILAYAH PERKOTAAN BERBASIS KERJA SAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada PDAM Way Rilau Bandar Lampung). Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Menanggapi kebutuhan air bersih yang semakin meningkat tersebut, Pemerintah Pusat memberikan suatu program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung merupakan proyek strategis nasional di bidang air minum yang berhasil karena adanya kerjasama sinergis dari Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat. Model kerjasama ini dapat direplikasi oleh daerah lain untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di bidang air minum sehingga target pelayanan 100 persen cakupan air minum dapat segera terwujud. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Fiqh siyasah terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kota Bandar Lampung? dan apa saja Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kota Bandar Lampung? Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Fiqh siyasah terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kota Bandar Lampung sesuai dengan karakteristik prinsip syariah adalah komprehensivitas dan realisme. Komprehensivitas dapat terlihat dari keberlakuan hukum dalam Islam di masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi berikut ini: Dari segi materi, hukum Islam mencakup hukum ibadat dan hukum muamalat. Hukum ibadat mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Komprehensivitas hukum Islam pun dapat terlihat dalam implikasi hukumnya yang menyentuh sampai pada inti terdalam berbagai permasalahan, faktor yang mempengaruhi hukum, yang terpengaruh oleh hukum. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kota Bandar Lampung adalah beberapa kekurangan seperti kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, ketersediaan air baku dan minimnya sumber daya metode yang ditandai dengan masih banyaknya pekerjaan yang dilakukan tanpa SOP. Karakteristik organisasi pelaksana dan lingkungan kebijaka baik iii itu sosial ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kesuksesan implementasi kebijakan pelayanan air bersih wilayah perkotaan. Disposisi yang mencakup respon implementor terhadap isi kebijakan, pemahaman implementor terhadap tujuan kebijakan dan intensitas preferensi nilai yang dimiliki implementor masih perlu ditingkatkan kembali

Actions (login required)

View Item