PERAN MUI DALAM PELAKSANAAN SERTFIKASI HALAL PASCA UNDANG -UNDANG NO 33 TAHUN 2014 (Studi Pada MUI Provinsi Lampung)

Aliyudin, Ahmadi (2022) PERAN MUI DALAM PELAKSANAAN SERTFIKASI HALAL PASCA UNDANG -UNDANG NO 33 TAHUN 2014 (Studi Pada MUI Provinsi Lampung). Masters thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Ditetapkannya Undang-Undang No 33 tahun 2014 membawa perubahan sekaligus pertanyaan baru tentang kewenangan MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Pemerintah melalui Kementerian Agama membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) lembaga baru yang bertugas melaksanakan sertifikasi halal. Yang sebelumnya sepenuhnya dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi halal yang dahulu bersifat sukarela saat ini menjadi wajib. Penelitian menfokuskan pada permasalahan; bagaimana peran Majelis Ulama Indoesia dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal, serta dampak dan problematikanya di Lampung setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014?, Bagaimana analisis hukum Islam tentang kewajiban setrtifikasi halal setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014?. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis, historis dan sosiologis. Anslisis dengan metode deskriptif analitis. Sumber utama dalam penelitian adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, data primer diperoleh wawancara dengan Komisi Fatwa MUI Lampung, LPPOM MUI Lampung, Satgas Halal Kementerian Agama Provinsi Lampung dan 60 UMKM di Lampung serta observasi dan pengamatan langsung proses sertifikasi halal. Data sekunder adalah seluruh buku- buku yang diangap relevan dan kapabel dengan masalah yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini mencangkup 4 hal penting yaitu, (1) MUI memilki fungsi dan peran yaitu: a). Penerbitan ketetapan halal, b). Akreditasi LPH c). Pelatihan auditor halal.hal diatas menjadi kewenangan MUI sebagai mitra dari Pemerintah dalam hal ini BPJPH Lampung, dari sisi pelaksanaan aturan yang baru MUI tidak menemui kendala hal ini justeru semakin menguatkan legitimasi hukum sertifikasi halal, (2) Dampak penerapan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 di Provinsi Lampung tentang sertifikasi halal di Lampung belum maksimal dirasakan oleh masyararakat (3) Kewajiban sertifikasi halal yang dimanatkan UU Jaminan Halal masih banyak menemui kendala diantaranya infrastruktur dan fasilitas sertifikasi halal yang masih terbatas, seperti jumlah LPH, sosialisasi yang masih minim yang mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi halal, kendala biaya terutama dirasakanoleh pelaku UMKM. (4) berdasarkan analisis hukum Islam dengan teori maqāṣid al-syarī’ah bahwa pemerintah dibolehkan mewajibkan sertifikasi halal terhadap masyarakat dengan berpijak bahwa, kewajiban sertifikasi halal banyak menghadirkan maslahat/manfaat bagi masyarakat dan menjauhkan masyarakat dari hal-hal yang merusak jika mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Kata Kunci: MUI, sertifikasi halal, produk halal, maqāṣid al-syarī’ah.

Actions (login required)

View Item