ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 228 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( Studi Pada DPRD Kabupaten Mesuji

NURKHOLIS, N (2022) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 228 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( Studi Pada DPRD Kabupaten Mesuji. Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Kegiatan reses yang dilakuakan anggota DPRD Kabupaten Mesuji merupakan kegiatan yang dilaksankan selama 3 (tiga) kali dalam setahun. Berdasarkan praturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) No. 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD bahwa masa reses ialah, masa dimana kegiatan seluruh anggota DPRD di luar masa sidang dan diluar dari gedung kerja anggota dewan. Pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mesuji tidak terlaksana dengan baik sebagaimana tercantum dalam undang-undang, reses yang di laksanakan terkesan mendadak sehingga masyarakat tidak mengetahui jadwal pelaksanaanya masyarakat dari kalangan menengah saja mejadikan kegiatan reses kurang efektif dalam proses penyerapan aspirasai masyarakat dari kalangan bawah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaiamankah pelaksanaan reses anggota DPRD kabupaten Mesuji. 2) Bagaiamana pandangan fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Mesuji. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), sifat penelitian ini adalah deskriptif normatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode Observasi, dokumentasi, wawancara. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari narasumber asli sedangkan data sekunder di peroleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti buku, penelitian terdahulu, tesis. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa, kegiatan masa reses anggota DPRD kabupaten mesuji tidak sesuai dengan apa yang telah di atur dalam undang-undang, banyaknya program kerja yang belum terealisasi penyerapan aspirasi masyarakat yang kurang maksmal, pelaksanaan kegiatan reses yang terkesan mendadak sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwasanaya akan di adakan kegiatan reses oleh anggota DPRD. Di dalam pandangan fiqh siyasah terhadap reses anggota DPRD adalah ishlah al-ddin al-nass kemampuan seorang pemimpin untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat, mendengar keinginan dan keluhan, memperhatikan potensi yang ada dalam masyarakat, sebagai mana yang di contohkan Rasulullah dalam melayani masyarakat. Reses anggota DPRD kabupaten mesuji tidak sejalan dengan QS. Al-maidah ayat 8, yang pada intinya pemimpin harus bersifat amanah, jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya. Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Reses Anggota DPR

Actions (login required)

View Item