TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI PESISIR NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEMBATASAN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat)

REKI, ANDESTA (2022) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI PESISIR NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEMBATASAN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat). Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (840kB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Fiqih siyasah adalah suatu ilmu yang menelaah mengenai negara dan perundang-undangan yaitu ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia. Menurut ketentuan umum Peraturan Bupati Pesisir Barat No 20 Tahun 2014 gergaji rantai adalah gergaji yang biasanya digunakan untuk menebang kayu yang lazim disebut Chain Shaw. Pada dasarnya gergaji rantai hanya boleh digunakan oleh pemiliknya, pemilikan gergaji rantai hanya dapat mengalihkan atau menjual gergaji rantainya kepada pihak perorangan yang memiliki hutan milik dan dalam pemanfaatan hasil kayunya telah memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Peran Pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai dan Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peran Pelaksanaan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik interview, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pegawai serta masyarakat yang mempunyai gergaji rantai sedangkan data sekunder didapat dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi yang mendukung informasi dan menunjang penulis skripsi. Berdasarkan hasil penelitian di dinas lingkungan hidup pesisir barat bahwa Peraturan Bupati Pesisir Barat No 20 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai dibuat untuk mengantisipasi atau membatasi masyarakat dalam penggunaan gergaji rantai supaya tidak terjadi penebangan pohon secara liar. Meskipun peraturan sudah dibuat ternyata masih banyak oknum-oknum yang melanggar peraturan tersebut, dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam hal mengawasi pembatasan kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai akibatnya banyak terjadi penebangan pohon secara liar. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan peraturan bupati tersebut adalah untuk membantu terlaksananya iii peraturan bupati mengenai pembatasan kepemilikan gergaji rantai supaya tidak ada lagi penebangan pohon secara liar yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hutan. semua masyarakat juga diwajibkan harus ikut berperan dalam menjaga dan melestarikan hutan supaya tetap terjaga. Dengan demikian dalam pandangan fiqh siyasah dusturiyah manusia berkewajiban melaksanakan dan menaati peraturan, dalam hal menaati dengan melaksanakan peraturan sesuai dengan peraturan bupati yang sudah ditetapkan karena jika hutan dirusak bencana akan timbul dan banyak orang yang akan dirugikan.

Actions (login required)

View Item