ANALISIS FUNGSI DAN KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP PENGISIAN JABATAN APARATUR DESA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DAN PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2015 (Studi di Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)

ANTONI, PRADANA (2022) ANALISIS FUNGSI DAN KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP PENGISIAN JABATAN APARATUR DESA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DAN PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2015 (Studi di Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat). Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (9MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pengangkatan dan pemberhentian Aparatur Desa di Way Sindi Hanuan yang belum sepenuhnya memberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa pasal 2 dan pasal 4. Pengisian jabatan paratur Desa oleh Kepala Desa tidak ada unsur keterbukaan kepada masyarakat setempat, Kepala Desa cenderung memilih atau mengangkat masyarakat yang menjadi pendukungnya diwaktu pemilihan Kepala Desa sebagai Aparatur Desa. Berdasarkan permasalahan diatas rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ada 2, yakni: (1) Bagaimana praktik pengangkatan Aparatur Desa di Desa Way Sindi Hanuan kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat? (2) Bagaimana Analisis fungsi dan kewenangan Kepala Desa terhadap Pengisian jabatan Aparatur Desa dalam perspektif fikih siyasah dan Permendagri nomor 83 tahun 2015 di Desa Way Sindi Hanuan kec, Karya Penggawa Kab, Pesisir Barat?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek pengisian jabatan Aparatur Desa Way Sindi Hanuan kec, Karya Penggawa Kab, Pesisir Barat, dan untuk mengetahui Analisis fungsi dan kewenangan Kepala Desa terhadap Pengisian jabatan Aparatur Desa dalam perspektif fikih siyasah dan Permendagri nomor 83 tahun 2015 di Desa Way Sindi Hanuan kec, Karya Penggawa Kab, Pesisir Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian Kepustakaan (library research) dengan metode kualitatif yakni data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara atau interview, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pengisian jabatan Aparatur Desa Way Sindi Hanuan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku yang ada di Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan tidak ada keterbukaan kepada masyarakat serta pemilihan Aparatur Desa dianggap sebagai praktik nepotisme (KKN). Pengangkatan Aparatur iii Desa dari pandangan fikih siyasah dianggap tidak sah karena bertentangan dengan ajaran islam, Dimana ajaran Islam berpedoman pada Al-Qur’an dan As-Sunnah dan menjunjung tinggi kejujuran serta keadilan guna mewujudkan kemaslahatan umat manusia dunia dan akhirat. Kata kunci: Kepala Desa, Aparatur Desa, Perspektif fikih siyasah, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015

Actions (login required)

View Item