TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)

ARIF, SETIADI (2022) TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran). Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memenuhi pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa hasil laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang�undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai�nilai efisiensi, efektivitas dan reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran? Dan Bagaimana tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya di Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018di Desa Purwokerto Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sudah dikelola dengan sebagai mana mestinya dan dikelola secara transparan serta akuntabel. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya plang APBDes didepan balai iii desa, terdapat laporan pertanggungjawaban terkait keuangan desa yang dilaporkan kepada pihak pemda, masyarakat dapat sangat mudah untuk mengakases informasi terkait dengan keuangan desa, hal ini masyarakat dapat mengakses melalui web desa, facebook desa dan lainnya serta setiap kegiatan yang berhubungan dengan keuangan desa selalu di musyawarahkan atau dirapatkan terlebih dahulu dengan masyarakat tentang dana yang diperoleh dan akan dialokasikan untuk apa saja. Dan sudah berjalan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam konsep ini bahwa seseorang yang diberikan amanah atau jabatan didunia ini harus dipertanggung jawabkan setiap apa yang dilakukan, dipertanggung jawabkan dihadapan manusia selaku pimpinan maupun masyarakat dan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT sesuai amanah yang diberikan. Adanya laporan surat pertanggungjawaban, adanya kemudahan akses terkait keuangan desa

Actions (login required)

View Item