TRIA, NITASARI (2022) ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PENGALIHAN HUTANG PADA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN HUTANG (Studi Pada Bank BPRS Bandar Lampung). Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
PDF
Download (3MB) |
|
PDF
Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
ABSTRAK Pengalihan hutang adalah salah satu bentuk jasa layanan yang membantu Kata Kunci: Pembiayaan, Pengalihan Hutang, Fatwa DSN MUI, Ijarah. masyarakat mengalihkan hutang dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Aturan pelaksanaan pengalihan hutang diatur dalam fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Namun dalam praktiknya pelaksanaan pengalihan hutang di lembaga keuangan syariah jika dikaitkan dengan ketentuan fatwa DSN MUI terjadi ketidaksesuaian baik dalam hal akad, ujrah (upah), dan ketentuan lainnya. Inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Pembiayaan Pengalihan Hutang Pada Perbankan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang (take over) yang dilakukan oleh BPRS Bandar Lampung, dan (2) Bagaimana relevansi pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang (take over) di BPRS Bandar Lampung dengan Fatwa DSN-MUI tentang Pengalihan Hutang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang mengambil objek di Bank BPRS Bandar Lampung, dengan menggunakan metode pengumpulan data baik berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan literatur�literatur yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti, baik sebagai sumber primer maupun sekunder, sedangkan metode yang digunakan untuk analisa data yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan pengalihan hutang di Bank BPRS Bandar Lampung adalah nasabah mengajukan permohonan pengalihan hutang, mengisi formulir, lalu dilakukan analisis dan survei. Jika disetujui dibuat perjanjian pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multijasa. Setelah itu, pencairan pembiayaan dana dan pihak Bank BPRS Bandar Lampung melunasi sisa hutang nasabah di bank sebelumnya. Kemudian nasabah melunasi hutangnya ke Bank BPRS Bandar Lampung dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan. Kedua, Pelaksanaan pengalihan hutang dalam penyelesaian hutang-piutang di Bank BPRS Bandar Lampung belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.31/DSN-MUI/VI/2002. Yaitu tidak adanya akad qardh di awal penalangan atau pelunasan sisa hutang nasabah ke bank sebelumnya. Di sisi lain, penetapan ujrah (upah) tidak sesuai dengan butir keempat dari alternatif III dalam fatwa, dimana ujrah (upah) yang ditetapkan Bank BPRS Bandar Lampung didasarkan pada persentase dari jumlah talangan (plafond) dan jangka waktu pelunasan. Perhitungan ini dikhawatirkan akan mendekati riba dan besarnya ujrah (upah) tidak sesuai dengan effort (usaha) yang dilakukan pihak Bank BPRS Bandar Lampung dalam jasa pelunasan hutang nasabah ke bank sebelumnya. Kata Kunci: Pembiayaan, Pengalihan Hutang, Fatwa DSN MUI, Ijarah
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Perbankan Syariah |
Divisions: | Fakultas Syariah > Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) |
Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
Date Deposited: | 04 Mar 2022 03:11 |
Last Modified: | 04 Mar 2022 03:11 |
URI: | http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/18033 |
Actions (login required)
View Item |