IMPLEMENTASI PASAL 45 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PESPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat)

ERIKO, MARDIANSYAH (2022) IMPLEMENTASI PASAL 45 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PESPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat). Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta penanggungjawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggungjawabnya masing�masing. Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, maka setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada kajian lingkunga hidup strategis dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerusakan lingkungan akibat limbah organik dan non-organik. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah pencemaran lingkungan, hingga menyebabkan air dan lingkungan tercemar, bahkan masyarakat sekitaran sungai terganggu. Pelaksanaan operasional pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan oleh Bupati/Walikota, Kepala Daerah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana implementasi pasal 45 peraturan daerah kabupaen Pesisir Barat nomor 2 tahun 2016 tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup? Kedua, Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi pasal 45 peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor 2 tahun 2016 tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup? Jenis Penelitian dalam Skripsi ini adalah Penelitian lapangan (field research). Data primer dikumpulkan melalui Observasi dan wawancara, dan dilengkapi dengan data sekunder berupa keseluruhan sumber data yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu berupa buku, literatur, jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup khususnya di Kabupaten Pesisir Barat belum berjalan dengan baik karena adanya faktor penghambat pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pelestarian lingkungan salah satunya yaitu dari segi finansial (Keuangan), sarana dan prasarana maupun Sumber Daya Manusia, kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat, Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah merusak lingkungan, membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dilarang dalam Islam dan Hukumnya Haram, sebagaimana tercantum dalam QS. Ar-rum ayat 41 untuk mengingatkan manusia, peduli dengan alam, menjaga kelestariannya dan keseimbangan ekosistemnya agar tidak menimbulkan kerusakan dimuka bumi. KATA KUNCI: Hukum Islam, Peraturan Daerah, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Actions (login required)

View Item