IMPLEMENTASI PASAL 33 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP PRAKTIK CALO TILANG KENDARAAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung)

FIRDHA, MELINIA RAMADHANI (2022) IMPLEMENTASI PASAL 33 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP PRAKTIK CALO TILANG KENDARAAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Calo dalam Islam disebut Simsar yaitu pihak ketiga atau perantara dalam proses jual beli barang atau jasa. Calo atau perantara tidak memerlukan uang untuk modal karena tugasnya menawarkan barang atau jasa kepada konsumen atau pengguna jasa. Pada dasarnya praktik percaloan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam Hukum Islam praktik percaloan diperbolehkan pada zaman Rasulullah SAW, asal dalam praktiknya tidak terdapat mudharat kepada penjual barang atau jasa dan konsumen, di zaman yang seperti sekarang ini praktik percaloan memiliki citra negatif dalam pandangan mayoritas masyarakat, tradisi calo seperti masalah yang sulit untuk terselesaikan. Berdasarkan penjabaran di atas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Pertama, Bagaimana Implementasi Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap praktik calo tilang kendaraan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kota Bandar Lampung? Dan kedua Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018?. Tujuan penelitian ini adala untuk mengetahui Implementasi Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap praktik calo tilang kendaraan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kota Bandar Lampung lalu dilihat dari pandangan hukum Islam. Jenis penelitian ini termasukpenelitian lapangan (field research) sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif analisis, dan hasil penelitian sesuai pokok permasalahan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Implementasi Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap tradisi calo tilang kendaraan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kota Bandar Lampung secara umum tidak berjalan menuruti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku, Hal ini didukung oleh sejumlah fakta bahwa masih banyaknya Calo yang berkeliaran di luar Pengadilan Negeri yang didapati penulis. Peraturan daerah sebagaimana yang tertuang pada Pasal 33 Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap praktik calo tilang mengacu kepada kewenangan Satpol PP yang tertuang dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja , dalam PP ini disebutkan, untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung terlihat belum efektif dan menunjukkan hasil yang belum baik. Hal ini dapat dilihat masih adanya praktik calo tilang di luar Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Terdapat hambatan yang di alami dalam upaya melakukan penertiban ruang dan wilayah di Kota Bandar Lampug. Hambatan-hambatan tersebut meliputi: keterbatasan jumlah personil, kegiatan penertiban yang belum terjadwal serta sanksi yang tidak tegas. Menurut perspektif Hukum Islam dan pelaksanaan kebijakan tersebut belum sesuai dengan prinsip – prinsip fiqh siyasah tanfidziyah.

Actions (login required)

View Item