ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG POKOK DAN BARANG PENTING

FAISAL, JUNAIDI (2022) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG POKOK DAN BARANG PENTING. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting, hal ini disebabkan karena adanya permainan harga, persaingan tidak sehat, penyalahgunaan wewenang, memanfaatkan kelemahan yang terdapat pada diri konsumen seperti keadaan SDM yang lemah, tidak berpendidikan, atau keadaan konsumen yang sedang terdesak untuk memenuhi kebutuhannya. Persoalan dalam pengendalian ketersediaan barang tersebut yaitu terjadinya gangguan pasokan, kelangkaan barang, kondisi harga tertentu berada di atas dan di bawah harga acuan yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penetapan dan penyimpanan barang pokok dan barang penting menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015. Tujuan dari penelitan ini yaitu untuk mengetahui penetapan dan penyimpanan barang pokok dan barang penting menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 dan untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap penetapan dan penyimpanan barang pokok dan barang penting menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research), dan sifat penelitian ini yaitu Yuridis Normatif dan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan. Metode pengelolaan data yaitu, editing, coding, dan sistematisasi data, kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif dengan pendekatan berfikir secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, pertama, penetapan barang kebutuhan pokok dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran secara nasional yang tinggi dan memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi dan memiliki kandungan gizi tinggi. Penetapan barang penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional. Apabila terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan barang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah diluar batas kewajaran melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan. Kedua, penetapan dan penyimpanan barang pokok dan barang penting yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 memiliki nilai positif dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, di mana pemerintah melarang adanya praktek penimbunan barang sebagaimana Islam juga melarang melakukan penimbunan barang (Ikhtikar), karena membawa kemudharatan yang besar terhadap masyarakat

Actions (login required)

View Item