ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN PEMODAL PADA LAYANAN CROWDFUNDING

MUHAMMAD, IQBAL TAWAKKAL (2022) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN PEMODAL PADA LAYANAN CROWDFUNDING. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (7MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Crowdfunding adalah kegiatan layanan urun dana atau penggalangan dana yang dilakukan secara on-line. Crowdfunding merupakan strategi alternative yang dapat digunakan dalam penggalangan dana yang lebih praktis dan efisien. Dengan menggunakan media daring, orang-orang yang membutuhkan saluran dana dan orang-orang yang hendak menyalurkan dananya baik itu dalam kegiatan finansial ataupun kegiatan sosial akan bertemu. Jika dikiaskan dengan kegiatan mu‟amalah maka crowdfunding memiliki konsep yang hampir sama dengan konsep akad mudharabah, akad musyarakah, dan akad tabarru‟. Mekanisme dalam kegiatan crowdfunding menggunakan media on-line, pihak pemodal dan pihak yang membutuhkan modal tidak bertemu secara langsung sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana hasil crowdfunding. Rentannya penyalahgunaan dana pada layanan crowdfunding membuat pentingnya perlindungan hukum bagi para pemodal. Adapun perlindungan hukum tersebut dapat ditemui dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan pemodal pada layanan crowdfunding di Indonesia sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi dan bagaimana analisis hukum Islam tentang perlindungan pemodal pada layanan crowdfunding di Indonesia sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dan juga merupakan penelitian pustaka (library research) yang sifatnya deskriptif analisis dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode dokumentasi. Sumber penelitian ini terdiri dari data primer yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, dan data sekunder yaitu data yang didapat dari buku-buku dan dokumen-dokumen. ii Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam menganalisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut sudah dapat dijadikan sebagai acuan untuk perlindungan hukum bagi para pemodal dalam layanan crowdfunding, perlindungan yang diperoleh pemodal masih bersifat preventif, karena substansi yang termuat dalam pasal�pasal banyak membahas kewajiban-kewajiban penyelenggara, sehingga OJK tetap perlu menambah atau memperjelas terkait pasal�pasal yang membahas kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam layanan crowdfunding. Dan hukum Islam juga menganggap perlindungan ini sangat perlu, karena hak serta kewajiban setiap pihak yang berakad perlu dijaga, terlepas daripada itu di dalam hukum Islam juga setiap mukmin hendak memahami asas-asas yang dijadikan dasar dalam berakad, seperti asas ketuhanan, asas keadilan, serta asas kejujuran dan kebenaran.

Actions (login required)

View Item