TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Putusan No. 624/pdt.g/2020/Pa.Prw)

ATIKA, AGUSTINA (2022) TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Putusan No. 624/pdt.g/2020/Pa.Prw). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (983kB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Nafkahn iddah dan njafkah mut‟ahadalah kewajiban suami kepada istri akibat perceraian yang pembayarannya dilakukan setelah pengucapan ikrar talak, namun dalam kasus yang ada dipengadilan agama pringsewu menangani perkara dengan nomor 624/pdt.g/2020/pa.prw dalam putusannya mewajibkan suami untuk membayar nafkah iddah dan mut‟ah kepada istri sebelum pengucapan ikrar talak. Untuk mengkaji lebih dalam dengan rumusan masalah yaitu : 1) apa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah iddah dan mut‟ah pada putusan no.624/pdt.g/2020/pa.prw. 2) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah iddah dan mut‟ah pada putusan no.624/pdt.g/2020/pa.prw Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan mencari data dengan putusan dan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar hakim mewajibkan suami membayar nafkah iddah dan nafkah mut‟ah kepada istri sebelum pengucapan ikrar talak adalah untuk melindungi hak-haknya istri dan agar putusan yang dikeluarkan pengadilan dapat memberi keadilan dan manfaat bagi masing-masing pihak yang masuk ke dalam kategori maslahah mursalah. Berdasarkan hasil penelitian, Pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah iddah dan mut‟ah putusan no.624/Pdt.G/2020/Pa.Prw mayoritas hakim berlandaskan pada asas kepatutan, kelayakan dan keadilan dengan melihat kemampuan suami, hal ini sesuai dengan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi‟I dan Hanbali. Seorang hakim menggunakan dasar maslahah mursalahyang mana penentuan tersebut dilakukan dalam rangka memelihara dan menegakan kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item