Pemikiran imam syatibi tentang pajak:suatu tinjaun pembaharuan hukum pajak di Indonesia

Darojat, Rofi (2017) Pemikiran imam syatibi tentang pajak:suatu tinjaun pembaharuan hukum pajak di Indonesia. Masters thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Preview	PDF Download (505kB) | Preview
Preview	PDF Download (3MB) | Preview
Preview	PDF Download (24kB) | Preview
Preview	PDF Download (82kB) | Preview
Preview	PDF Download (248kB) | Preview
Preview	PDF Download (179kB) | Preview
Preview	PDF Download (52kB) | Preview
Preview	PDF Download (30kB) | Preview
Preview	PDF Download (44kB) | Preview

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia. Anggaran pembangunan dan operasional pemerintahan mempunyai ketergantungan yang besar pada pajak. Sehingga kebijakan pajak saat ini menjadi salah satu wujud intervensi pemerintah dalam aktifitas perekonomian. Kebijakan ini juga dijadikan sebagai instrument mobilisasi dana masyarakat dalam rangka membiayai aktivitas rutin kegiatan pembangunan. Penelitian ini mengkaji pemikiran Imam Syatibi tentang pajak. Bagaimanakah sebenarnya konsep pajak yang ideal dan sesuai dengan syariat agama menurut kacamata dan pemikiran beliau yang penulis cermati dapat menjadi salah satu langkah pembaharuan hukum Islam dan solusi untuk meminimalisir dan mengurangi perbuatan dzhalim yang dilakukan pemerintah dalam masalah pemungutan pajak seperti yang terjadi di Indonesia saat ini.Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Data dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks, yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dan konten analisis serta pendekatan filosofis dengan tujuan mengetahui pemikiran Imam Syatibi dalam masalah pajak yang termuat dalam kitab-kitabnya.Adapun keimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sudah saatnya konsep pemungutan pajak di Indonesia mulai dapart diperbaharui, salah satunya dengan mempertimbangkan pemikiran yang dituangkan oleh Imam Syatibi.Adapunpemikiranbeliau yang dapat menjadi pembaharuan bagi hukum pajak diIndonesia di antaranya dengan mempertimbangkan bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah dari penduduknya harus memenuhi beberapa kriteria danpersyaratan seperti yang disebutkan oleh beliau, yaitubahwa pajak harus dipungut oleh lembaga keagamaan dan mendapatkan persetujuan dari para alim ulama,tidak dipungut dari orang muslim karena mereka telah memiliki kewajiban zakat,dapat dipungut dari seluruh penduduk negeri apabila Negara dalam keadaan lemah, mendesak dan membutuhkan dana, pajak bersifat sementara dan tidak dipungut secara temerus, serta besaran pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu. Apabila beberapa kriteria dan persyaratan ini belum terpenuhi,maka penarikan pajak oleh pemerintah merupakan sebuah bentuk kedzhaliman dan belum sesuai dengan ketentuan syariah.

Actions (login required)

View Item