PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Lubis, Riska Oktavia (2017) PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

[thumbnail of SKRIPSI_RISKA.pdf]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview

Abstract

Peran seorang saksi dalam kasus pengadilan pidana sangat penting, karena keterangan saksi akan menentukan apakah seseorang itu bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana, saksi juga dianggap memiliki kemampuan untuk menentukan kemana arah putusan hakim. dalam memberikan kesaksian saksi sering kali berada di bawah tekanan, di intimidasi, teror, dan bahkan ancaman kematian. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai perlindungan bagi saksi dan korban yang telah mengatur tentang hak-hak saksi dan korban dan bentuk-bentuk perlindungan saksi dan korban adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi saksi dan korban menurut Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan saksi dan korban? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang memaparkan suatu masalah tentang tinjauan hukum Islam mengenai perlindungan bagi saksi dan korban dari ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif yang dianalisis memakai analisa deduktif yang diinterprestasikan dan kemudian disimpulkan. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) yang meliputi dokumentasi, membaca, menelaah buku-buku kaidah-kaidah hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan bagi saksi dan korban menurut hukum positif dengan hadirnya Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban Undang- Undang tersebut telah memberi kemajuan bagi perlindungan saksi dan korban dengan adanya peran LPSK dalam penguatan sistem peradilan pidana Indonesia tentunya sangat besar. Karena dalam sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP sangat menitik beratkan kepada tersangka dan terdakwa, sementara untuk saksi dan korban sangat minim sekali. Sehingga LPSK yang memiliki peran dalam melakukan perlindungan terhadap saksi maupun korban dapat mengurangi kekurangan KUHAP. ketentuan pidana dalam hukum positif bagi pelaku yang melakukan ancaman dan intimidasi terhadap saksi dan korban dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai pasal yang berlaku. Sedangkan menurut hukum Islam walaupun tidak dijelaskan secara spesifik tentang perlindungan saksi dan korban dalam hukum Islam, namun demikian perlindungan terhadap manusia dianjurkan dalam hukum Islam memberikan jaminan perlindungan bagi saksi dan korban terhadap keselamatan jiwanya itu merupakan dasar hukum Islam. Penerapan hukum Islam yang tepat dan benar akan menjamin rasa keadilan, rasa keadilan ini tidak hanya berlaku orang islam saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia karena Islam ditujukan untuk menyelamatkan umat manusia rahmatan lil alamin. ketentuan pidana dalam hukum Islam bagi orang yang melakukan kejahatan ada dua yaitu hukuman didunia dan diakhirat (qisas bagi pembunuhan dan penganiayaan) kalau hukuman itu hapus di ganti dengan hukuman diyat atau ganti rugi.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: ADMINLIB PERPUSTAKAAN
Date Deposited: 18 Oct 2017 03:31
Last Modified: 18 Oct 2017 03:31
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/1611

Actions (login required)

View Item View Item