IMPLEMENTASI PASAL 5-8 PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2000 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)

MAULIDZA, AULIA WULANDARI (2021) IMPLEMENTASI PASAL 5-8 PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2000 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Pemerintah akan mengeluarkan larangan bagi truk angkutan barang melintas di beberapa ruas jalan tol maupun non tol yang melebihi muatan yang seharusnya yang sesuai di atur pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 11 Tahun 2011. Pembatasan kendaraan truk berlaku secara nasional untuk melancarkan arus mudik. Sementara untuk truk muatan bahan pokok dan elpiji diperbolehkan beroperasi untuk memudahkan distribusi bahan pokok masuk ke Lampung. Untuk itu, Dishub Lampung bekerja sama dengan Dishub kabupaten/kota juga akan melakukan pengaturan kantong parkir bagi truk yang dilarang menggunakan jalur mudik sesuai waktu yang ditentukan, pengecualian masih diberikan untuk angkutan khusus. Yakni barang ekspor impor menuju pelabuhan, angkutan BBM dan BBG, ternak, air minum kemasan, bahan pangan pokok, angkutan uang dan pos, serta truk pengangkut motor mudik gratis. Pelarangan juga termasuk untuk mobilitas pengangkutan material untuk kepentingan proyek nasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi peraturan daerah provinsi lampung tentang retribusi perizinan jalan terhadap angkutan barang muatan lebih, dan Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi retribusi perizinan jalan menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) yakni dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi kemudian di olah dengan tahap editing dan sistemating. Berdasarkan hasil penelitian dari pengawasan bahwa dalam melaksanakan pengawasan truk bertonase beratdi Jalan Umum Kota Bandar Lampung Dinas Perhubungan Provinsi Lampung juga melakukan koordinasi dengan dibentuk tim terpadu yang bersifat sementara pada kegiatan penyidikan/razia kendaraan muatan khususnya diperbatasan Provinsi Lampung. Dinas Perhubungan juga melakukan pembinaan/penyuluhan berupa pengarahan terhadap pengguna kendaraan yang melakuka pengurusan izin operasional kendaraan. Sedangkan menurut Fiqh Siyasah yaitu wujud tanggung jawab Dinas Perhubungan provinsi Lampung sebagai Tanfidziyyah Syar’iyyah yang sesungguhnya adalah kelak di hadapan Allah SWT, namun dalam kepemimpinan tanggung jawab harus selalu ada di hadapan manusia lainnya yang dipimpin dalam bentuk laporan iii kegiatan. Misalnya kegiatan DISHUB menyelenggarakan pemeriksaan persyaratan teknis dan layak jalan serta pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda bukti pendaftaran/surat tanda coba kendaraan dan surat ijin mengemudi, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya

Actions (login required)

View Item