ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KUOTA PEREMPUAN DALAM JABATAN POLITIK

Sultriani, Mareza (2017) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KUOTA PEREMPUAN DALAM JABATAN POLITIK. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Preview

PDF Download (3MB) | Preview

Abstract

Perempuan dan laki-laki diciptakan Allah SWT dengan kedudukan yang sama. Namun di Indonesia laki-laki lebih sering berdiri di dunia politik dibandingkan perempuan terlebih dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai sedikitnya kuota perempuan dalam jabatan politik. Oleh karena itu membuat penulis tertarik untuk membahas dengan rumusan : bagaimana kebijakan pemerintah tentang kuota perempuan dalam jabatan politik, kemudian bagaimana analisis hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah tentang kuota perempuan dalam jabatan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang kuota perempuan dalam jabatan politik, kemudian menganalisis pandangan hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah tentang kuota perempuan dalam jabatan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data librery research (pustaka), kemudian data yang terkumpul diolah menggunakan pendekatan berfikir induktif. Setelah semua data terkumpul maka penulis menganalisis secara kualitatif. Berdasarkan data yang ada maka dapat ditemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan diantaranya: UU No. 2 Tahun 2011 pasal 2 ayat (2) tentang partai politik , UU No. 8 Tahun 2012 pasal 8 ayat (2) huruf e tentang pemilihan umu (pemilu), kemudian KPU No. 7 tahun 2013 pasal 11 huruf b dan e tentang aturan pencalonan DPR/DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan ini menegaskan mengenai sistem pencalonan anggota legislatif, seperti kuota 30% perempuan dalam jabatan politik Menurut hukum Islam, Al-Quran dan hadis tidak ada secara jelas mengatur tentang kuota perempuan dalam jabatan politik tetapi ada yang menjelaskan bahwa dalam firman Allah Q.S Al- Hujarat (49) ayat 13 perempuan dan laki-laki itu sama dimata Allah SWT. Perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan kedudukan yang sama, perempuan dan laki-laki mempunyai kelebihan dan kedudukan masing-masing. Perempuan boleh menjadi pemimpin atau memegang jabatan sebagaimana halnya laki-laki. Memegang jabatan bukan hanya dilihat dari unsur jenis kelaminnya saja tetapi tergantung pada kemampuan serta bakat menjadi pemimpin sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan baik, adil, jujur, danbijaksana.

Actions (login required)

View Item