PERAN BAWASLU PROVINSI LAMPUNG DALAM MENEGAKKAN PERATURAN KPU

Mailanti, Novica (2017) PERAN BAWASLU PROVINSI LAMPUNG DALAM MENEGAKKAN PERATURAN KPU. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Preview

PDF Download (61MB) | Preview

Abstract

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pemilihan langsung yang berada didalam Pemerintah di Indonesia. Dalam pemilihan langsung pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Komisi Pemilihan Umum mengharuskan setiap masyarakat dapat memberikan hak suaranya dalam proses pemilihan langsung dan yang diawasi oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara pada narasumber, data reverensi dari Undang-Undang, dan buku-buku bacaan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang penulis teliti. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Apa saja peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam meneggakkan peraturan KPU ? 2. Apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat Bawaslu Provinsi Lampung dalam menegakkan peraturan KPU ? Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam menegakkan peraturan KPU 2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pendorong dan penghambat Bawaslu Provinsi Lampung dalam menegakkan peraturan KPU. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu metode wawancara, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian menujukkan bahwa Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam menegakkan peraturan KPU masih kurang optimal, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor pertama, lemahnya kapasitas Sumber Daya Manusia ditingkat Kabupaten/Kota dan jajaran Pengawasan Pemilu dibawahnya dalam memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya. Kondisi ini terjadi karena sifat kelembagaan Panwaslu Kabupaten/Kota yang adhock, pola rekrutmen Pengawasan Pemilu yang adhock, masih kurang baik serta rendahnya alokasi anggaran pengawasan di daerah. Kedua, masih ada sejumlah ketentuan yang membatasi Bawaslu dalam memaksimalkan perannya, seperti : waktu penanganan pelanggaran yang singkat, Bawaslu tidak diberi kewenangan melakukan pemanggilan paksa dalam proses klarifikasi, dan adanya kewajiban untuk menyiapkan minimal 2 (dua) bukti dalam penerusan rekomendasi. Ketiga, sedangkan dilihat dari hubungan kelembagaan, tata kelola yang diselenggarakan Bawaslu sudah berlangsung baik, agar optimalnya peran Bawaslu dibutuhkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasannya. Keempat, sistem pengawasan harus lebih berkembang dan independen, lebih kuat dan bisa lebih efektif bahkan dapat berakhir dengan ancaman pemberhentian terhadap anggota KPU melalui mekanisme Bawaslu dan Dewan perwakilan. Dan Kelima, Bawaslu memaksimalkan sosialiasasi kepada steakholder, peserta pemilu, dan penguatan terhadap sisi penegakkan hukum, selain pencegahan Bawaslu juga menguatkan terhadap penegakkan hukum agar ada kepastian hukum, ada keadilan hukum yang dirasakan semua pihak.

Actions (login required)

View Item