LARANGAN POLIGAMI SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN (Studi Pemikiran Ibnu Qudāmah Dalam Kitab Al-Mughnī)

NUR, HIKMAH IMANI (2021) LARANGAN POLIGAMI SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN (Studi Pemikiran Ibnu Qudāmah Dalam Kitab Al-Mughnī). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Perjanjian perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat satu pihak dengan pihak yang lain.Terkadang sebelum pernikahan kedua belah pihak membuat perjanjian atau syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk terlaksanakanya perkawinan atau bertujan untuk kebahagian mereka. Hukum dari perjanjian atau syarat perkawinan ialah boleh, dan bagi calon mempelai boleh melakukan perjanjian atau syarat perkawinan dan boleh juga tidak menggunakannya.Namun bila menggunakan syarat perkawinan tersebut, maka hukum didalamnya yang menjadi perbedaan para ulama‟. Syarat-syarat atau perjanjian disini adalah suatu yang disyaratkan oleh salah satu pihak (wanita), yang melakukan akad dengan pihak lain dengan tujuan tertentu yaitu larangan poligami sebagai syarat perkawinan bila wanita (istri) dapat memenuhi kewajibanya sebagai istri. Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini yaitu syarat yang berkaitan atau berhubungan dengan Ijāb dan Qobūl. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan Ibnu Qudāmah terhadap larangan poligami sebagai syarat perkawinan dalam kitab Al-Mughnī ?dan Apa saja dasar Istinbāth hukum Ibnu Qudāmah terhadap larangan poligami sebagai syarat perkawinan dalam kitab Al-Mughnī ? pendapat penulis tentang larangan poligami sebagai syarat perkawinan terhadap pengaruh UU Perkawinan di Indonesia ? adapun tujuan penelitian ini yakni Untuk mengetahui pandanga Ibnu Qudāmah terhadap, larangan poligami sebagai syarat perkawinan dalam kitab Al-Mughni. Serta untuk mengetahui dasar-dasar istinbth hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudāmah dalam membolehkan istri mensyaratkan calon suaminya untuk tidak berpoligami. Untuk mengetahui pendapat penulis terhadap pengaruh dalam UU Perkawinan di Indonesia mengenai larangan poligami sebagai syarat perkawinan. Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan pustaka atau kepustakaan yang tertulis. Penelitian ini besifat deskriptif analitik dan metode deduktif.Sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa larangan poligami sebagai syarat perkawinan (studi pemikiran Ibnu Qudāmah dalam kitab Al-Mughnī) yakni sah dan masuk ke dalam syarat taklik, yang mana syarat tersebut tidak mengharamkan yang halal, akan tetapi penetapan bagi perempuan untuk memiliki hak memilih berpisah apabila syarat tersebut tidak terpenuhi. Bila syarat tersebut digunakan di Indonesia pada saat ini, dan melihat dari beberapa ulama‟ kontenporer bahwa syarat tersbut adalah sah dan masuk kepada ta‟lik talak yaitu Syarat yang diajukan oleh pihak perempuan (istri) merupakan syarat yang diajukan oleh pihak suami jauh sebelum terjadinya perkawinan, sehingga bila suami menyanggupi maka terlaksanakannya perkawinan tersebut. Serta setelah suami menyanggupi dan terlaksanakannya perkawinan maka berjalanlah hukum didalamnya. Ketentuan yang telah ada di dalam Undang-undang Perkawinan bahwa perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, serta orang yang hendak membuat perjanjian memang menyatakan kesediaan untuk mengikatkan dirinya. Pada zaman sekarang ini memang sangat banyak sekali perempuan�perempuan diluar sana yang sangat dirugikan oleh pihak suami, dan dapat diliat dari argument yang telah dipaparkan bahwa perjanjian perceraian lewat perjanjian talak (taklik talak) adalah boleh dan jalan terbaik dalam melindungi wanita atas perbuatan laki-laki yang tidak baik. Seperti halnya perkawinan menurut adat yang ada di Indonesia, yang mana adat lah membolehkan hukum dalam hukum, ada yang berpendapat bahwa Islam menghalalkan perkawinan sesuku, tetapi adat mengharamkannya, dan pendapat lain menyebutkan bahwa adat tidak mengharamkan perkawinan sesuku. Pada dasarnya berbeda antara melarang dan mengharamkan. Begitu pula dengan pendapat Ibnu Qudamah mengenai larangan poligami sebagai syarat perkwinan. Hukum pelaksanaan syarat perkawinan dilihat dari istinbāth Ibnu Qudāmah yang menggunakan Al-Qur‟ān, dan hadist nabi Muhammad SAW, Ijma‟.

Actions (login required)

View Item