PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN POTENSI PENANGKARAN PENYU DI PEKON MUARA TEMBULIH KECAMATAN NGAMBUR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat)

RENI, APRILLIA (2021) PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN POTENSI PENANGKARAN PENYU DI PEKON MUARA TEMBULIH KECAMATAN NGAMBUR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran pemerintah dalam upaya mempertahankan potensi Penangkaran Penyu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur menurut Fiqh siyasah. keanekaragaman genetik yang terjamin serta dapat membantu kepentingan pemanfaatan sehingga mengurangi tekanan langsung terhadap populasi alam terutama hewan yang hampir punah dan membantu melindungi hewan yang hampir punah salah satunya Penyu untuk memberikan wewenang agar masyarakat menjaga dan melindungi Ekosistem Laut Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk mempertahankan penangkaran penyu agar penyu tetap berkembangbiak secara terus menerus. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangka, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan berkelanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, Pemerintah memiliki kearifan lokal yang berfungsi untuk mengendalikan pemanfaatan penyu serta menjaga penyu agar tidak punah demi keseimbangan ekosistem. Bentuk karifan ini terdiri dari nilai dan norma dimana ada anjuran dan pantangan serta adanya sanksi apabila dilanggar hal tersebut juga terjadi di pesisir barat. Guna Penangkaran Penyu pada prinsipnya merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan populasi penyu agar tidak punah dengan meningkatkan daya tahan tubuh penyu dari berbagai gangguan, termasuk penyakit, menjauhkan penyu atau tukik dari hal-hal yang membahayakan kehidupannya (missal dari predator) dan meningkatkan daya tetas telur penyu. Berdasarkan Pemaparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimana Peran Pemerintah dalam upaya mempertahankan potesi Penangkaran penyu di Pekon Muara Tembulih dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah dalam upaya mempertahankan potensi penangkaran penyu. Penelitian ini menggunakan tekhnik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan. Data primer di proleh langsung dari responden mengenai Bagaimana peran pemerintah dalam upaya mempertahankan potensi penangkaran penyu dipekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur menurut Fiqh Siyasah sedangkan Data sekunder berupa teori- teori yang diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi Dan monografi penangkaran. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendiskripsikan peran Pemerintah dalam upaya mempertahankan potensi Penangkaran Penyu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat mempunyai kelemahan dalam mengambil kebijakan dan keputusan karena setiap keputusan yang diambil oleh Dinas Kabupaten/Kota memerlukan izin dari Dinas Provinsi. Oleh karena itu dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat memeiliki wewenang terbatas dalam mengambil keputusan untuk melestarukan penangkaran penyu yang berda di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabuapaten Pesisir Barat.Peran pemerintah dinas kelautan dan perikanan kabupaten Pesisir Barat dalam mempertahankan potensi penangkaran penyu menurut Fiqh Siyasah, peran pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan tidak memenuhi ciri-ciri dan hak kewajiban sebagai Ulil Amri. Kata kunci : Peran Dinas Kelautan dan Perikanan, Guna Mempertahankan penangkaran peny

Actions (login required)

View Item