ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

M. ROSYID, HASAN (2021) ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF Download (3MB)

Abstract

BSTRAK Pemenuhan kebutuhan ASN menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan ASN yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah prosedur dan mekanisme pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan bagaimanakah proses pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan mekanisme pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) atau sering juga disebut studi pustaka, adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sumber data yang digunakan dengan menggunakan data primer yaitu buku yang menjadi objek dalam penelitian ini dan data sekunder yaitu al-Qur‟an, hadis, Undang-Undang Dasar 1945 dan buku-buku yang terkait. Berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan prosedur dan mekanisme pemenuhan kebutuhan ASN menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 sudah melalui tahapan yang baik untuk menghasilkan pegawai ASN yang baik dan berkualitas. Hanya saja masih belum memprioritaskan dan memberi kesempatan kepada tenaga honorer K2 yang belum diangkat sebagai PNS untuk diterima secara langsung menjadi tenaga PPPK, sehingga perlu langkah-langkah yang kongkrit dari pemerintah untuk berpihak kepada mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi kepada negara. Bahwa proses pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 telah dilaksanakan secara transparan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta. Hanya saja formasi yang dimunculkan oleh panitia belum mencakup semua jurusan perguruan tinggi para peserta, sehingga kedepannya perlu adanya pembukaan formasi untuk semua jurusan perguruan tinggi.

Actions (login required)

View Item