TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NO. 55 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR (Studi di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat)

Ibnu, Mahendra W.M (2021) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NO. 55 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR (Studi di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (8MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK Diperbolehkannya memungut pajak dalam hal ini yaitu retribusi daerah menurut para ulama adalah untuk kemaslahatan umat. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Kota Liwa Lampung Barat, pemerintah telah melaksanakan berbagai bentuk retribusi daerah, salah satunya adalah retribusi pelayanan pasar yang di atur dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 55 Tahun 2019. Akan tetapi pada pelaksanaan dilapangan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Diduga dalam pelaksanaan pemungutan retribusi adanya suatu pemungutan pembayaran yang tidak ditemukan dalam peraturan Bupati. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi yang ada pada Peraturan Bupati Lampung Barat No. 55 Tahun 2019 pada Masyarakat pasar Liwa dan Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai pemungutan retribusi pasar yang ada di pasar Liwa Lampung Barat sesuai dengan peraturan bupati No.55 Tahun 2019 pada masyarakat pasar Liwa. Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Pasar Liwa Lampung Barat, belum terlaksana oleh masyarakat Pasar Liwa hasilnya dikarenakan penerapan di lapangan tidak sesuai dengan peraturan Bupati di Pasar Liwa karena kebijakan peraturan dalam pengelola pasar berbeda dengan kebijakan peraturan Bupati Lampung Barat dimana dalam pengelolaan retribusi keamanan tidak ada dalam peraturan tetapi disahkan serta dijalankan oleh pengelola pasar liwa dan Menurut hukum Islam pratik pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan besarnya kharaj yaitu luas lapak sewaan yang disewakan UPT Pasar Liwa kepada para pedangan sudah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh perbup dan sudah pula memenuhi ketetapan Ushr yaitu para pedagang membayar retribusi Pasar kepada UPT Pasar Liwa Lampung Barat yang telah ditentukan, namun belum memenuhi rukun dan syarat ijarah yaitu manfaat jasa belum bisa diambil secara penuh. Tidak sah bagi UPT Pasar Liwa karena dalam ijarah tersebut jika manfaatnya tidak bisa diambil oleh pedagang.

Actions (login required)

View Item