TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK PILIH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018)

MUHAMMAD, FUAD HASAN (2021) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK PILIH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018). Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia kembali menjadi perbincangan menarik di penghujung tahun 2018 muncul satu fenomena yang menarik untuk dibahas yaitu berkaitan dengan hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu. Dalam Peraturan KPU Nomor 37 tahun 2018 yaitu adanya jaminan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa. Kedudukan hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa atau penyandang disabilitas mental baik dalam Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU tidak mengaturnya atau tidak memberi batasan hak bagi orang dengan gangguan jiwa untuk ikut serta memilih dalam pemilihan umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hak pilih bagi orang yang terkena gangguan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar pemiih didalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah perihal hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan Literatur (Kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian. Yang berasal dari : Al-Qur’an, Hadist, buku-buku fiqh, serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Dan hasil penelitian ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 37 Tahun 2018 khususnya bagi hak pilih orang dengan gangguan jiwa dapat dikatakan telah terjadi ketidakpastian hukum, sebab mengandung multitafsir hukum maupun keraguan, dengan tidak menegaskan hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) didalam Undang-Undang tersebut. Dan berdasarkan tinjauan fiqh siyasah terhadap hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilihan umum penulis mengambil kesimpulan bahwa menolak kemudaratan (keburukan) lebih di utamakan dibanding meraih kemanfaatan. Maka tinjauan fiqh siyasah terhadap hak pilih orang dengan gangguan jiwa dalam pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2018 berdasarkan Al-Qur’an, hadist, dan kaidah fiqh bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak diperkenankan untuk memilih sebab tidak memiliki akal yang cukup sebagai landasan untuk memilih, dengan tetap memberikan hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa berdasarkan persamaan hak merupakan kemudharatan hal ini tentu saja bertolak belakang dengan kaidah fiqh.

Actions (login required)

View Item