YUSRI, ROMADHON (2021) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PROSES PENGADAAN TANAH PERKEBUNAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN (Studi Di Pekon Penggawa V Tengah Dengan Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”. Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sejalan dengan pasal 18 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atas dasar tersebut pemerintah dapat mengambil tanah masyarakat, pada saat ini pengadaan tanah untuk kepentingan umum di atur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 dan Peraturaran Presiden No 30 Tahun 2015 akan tetapi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan yang menghubungkan kedua Pekon antar Pekon Penggawa V Tengah dengan Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat di peroleh dengan cara pelepasan hak atas tanah dengan panjang 2 Km dan Lebar 15 m. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah (1) Bagaimana proses dari Pengadaan tanah perkebunan untuk pembangunan jalan umum yang menghubungkan kedua pekon antar Pekon Penggawa V Tengah dengan Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. (2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pengadaan tanah perkebunan untuk pembangunan jalan umum yang menghubungkan kedua pekon antar kedua Pekon tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengadaan tanah perkebunan untuk kepentingan umum dan untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah tersebut. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (Field Research) dan data primer adapun yang menjadi populasi adalah warga Pekon Penggawa V Tengah, Pekon Menyancang Dan Pemerintah Pekon, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu Metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, setelah data terkumpul maka penulis menganalisa data secara Kualitatif dan menggunakan pendekatan berpikir secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui bahwa pengadaan tanah perkebunan untuk pembangunan jalan umum yang terjadi antar penghubung kedua pekon Penggawa V Tengah dengan Pekon Menyancang Kecamatan Karya Penggawa Kabuoaten Pesisir Barat adalah dengan pelepasan hak atas tanah secara sukarela tanpa adanya ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. pemerintanh Pekon Penggawa V Tegah Dengan Pekon Menyancang melakukan musyawarah bersama warga yang tanahnnya terkena dampak pembangunan jalan dan dalam musyawarah di proleh kesepakatan bahwa masyarakat setuju dalam pengadaan tanah tersebut, akan tetapi pemerintah pesisir barat kurang transparan terhadap pembangunan jalan umum yang menghubungkan kedua pekon tersebut, serta tidak ada kompensasi yang diberikan pemerintah baik berupa uang atau benda lainnya sehingga hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan dilihat dari tinjauan fiqh terjadi sebuah penyimpangan, dilihat dari segi objek kepemilikan tanah adalah sah hak milik masyarakat pribadi, sedangkan hak milik dalam islam sangat dihargai dan dilindungi sebagaimana yang dicontohkan Rosulullah SAW. beliau membeli tanah penduduk untuk pembangunan dan pelebaran masjid Nabawi, juga dilakukan sahabt-sahabatnya. jadi menurut peneliti pengadaan tanah perkebunan untuk pembanguan jalan umum yang menghubungkan kedua pekon antara Pekon Penggawa Tengah Dengan Pekon Menyancang boleh untuk dilakukan asal tidak merugikan pemilikan hak atas tanah.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 15 Jun 2021 02:38 |
| Last Modified: | 15 Jun 2021 02:38 |
| URI: | http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/14627 |
Actions (login required)
 |
View Item |
