PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH

RYANI, PRATIWI (2021) PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah disahkan oleh Presiden berdasarkan amanat Pasal 22 UUD 1945. Alasan dikeluarkan Perppu tersebut, adanya hal ihwak kegentingan yang memaksa yang mengharuskan Presiden untuk segera menetapkan peraturan tersebut. Tidak hanya dalam sistem pemerintahan di Indonesia, kekuasaan Presiden juga memegang peranan penting dalam pemerintahan Islam yang disebut Khalifah. Dalam kajian fiqih siyasah dusturiyah, kekuasaan dalam membuat dan menetapkan hukum bukan hanya pada khalifah tapi dibantu oleh Ahlu al-halli wa al-aqdi untuk membentuk aturan hukum sesuai dengan al�Qur‘an dan Hadist dimana aturan tersebut berjalan secara terus-menerus dan tidak dicabut menurut Islam. Hal ini ditegaskan Allah Swt dalam QS. Al-An‘am ayat 57. Dijelaskan bahwa Allah lah yang menetapkan hukum itu dan Allah lah pemberi keputusan yang paling baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan bagaimana kajian fiqih dusturiyah dalam pertimbangan presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan presiden dalam menetapkan perppu sesuai UUD NRI 1945 serta dalam kajian fiqih siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan historis. Alasannya adalah untuk dapat menjawab permasalahan yang telah dipaparkan diatas. Jenis penelitian ini adalah Library Research (kajian pustaka). Data yang diperoleh berasal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, buku-buku dan jurnal serta dikembangkan dengan imajinasi kreatif dari penulis. Kesimpulan dari penelitian adalah Presiden dapat membuat sebuah peraturan ketika adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa dan tanpa harus adanya persetujuan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat agar tidak terjadi hal-hal yang membuat kemudharatan, sesuai dengan kaidah fiqh yaitu Menghindari kemudhratan lebih di utamakan di bandingkan mendapatkan kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item