TINJAUAN FIQIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

WIDO, ZUWIKA (2021) TINJAUAN FIQIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan serta menganalisis tentang konsep pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 menurut peraturan perundang-undangan dalam hukum positif serta kajian fiqh siyasah. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data. Data-data tersebut akan ditelusuri dalam literatur yang dipandang relevan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa: apakah ada terdapat kekurangan-kekurangan atau pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggarannya kampanye baik administrasi berupa audit dana kampanye sampai etika kampanye seperti kampanye hitam/sering disebut (black campaign). Pada Pasal 48 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye memiliki Prinsip pokok pengaturan, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi mengaharuskan partai politik dan calon bersikap terbuka terhadap semua proses pelaksanaan kampanye. Begitupun pelanggaran etika kampanye berupa Black Campaign, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dimedia massa dan media sosial, tentang penyebaran fitnah, pemberitaan bohong, isu uang (Money politic) dengan yang dibagi-bagi kepada masyarakat Provinsi Lampung. Menurut UU No. 32 tahun 2008 tentang pemilu dan di pertegas dalam UU No. 42 tahun 2008 pada bagian keempat larangan dalam kampanye pasal 41 (1) pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Kata Kunci : FIQH SIYASAH, HUKUM POSITIF, PELAKSANAAN KAMPANYE

Actions (login required)

View Item