ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAPAK ONLINE WAJIB BERIZIN (Studi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

SITI, NUR AZIZAH (2021) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAPAK ONLINE WAJIB BERIZIN (Studi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam era globalisasi saat ini, banyak bermunculan model-model bisnis dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Semakin canggihnya teknologi informasi ternyata cukup berpengaruh terhadap gaya belanja masyarakat, salah satunya adalah belanja via toko online. Jual beli online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat dan mudah. Namun kemudahan dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak risiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya, karena pembeli tidak cermat dalam memilih pelapak online yang sudah memiliki surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana prinsip dasar dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terhadap pelapak online? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelapak online wajib berizin? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip dasar Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, terkait tentang kewajiban izin bagi pelapak online dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelapak online wajib berizin dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer Al-Qur‟an, Hadits, dan Peraturan Perundang-undangan. Hasil dari penelitian terhadap kewajiban memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik bagi pelapak online yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), adalah terdapat beberapa prinsip dasar dalam Pasal 15, yaitu: (1) pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik. (2) memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh surat izin usaha perdagangan melalui sistem elekronik (SIUPMSE). Analisis hukum Islam terhadap penetapan peraturan tentang kewajiban memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik bagi pelapak online secara hukum Islam sudah sesuai dengan ketentuan syari‟ah. Hal tersebut dikarenakan pelapak online wajib memiliki izin usaha perdagangan elektronik, sebenarnya ialah untuk melindungi hak-hak konsumen, meminimalisir kemudaratan dari penipuan yang akan terjadi pada jual beli online dan sudah sesuai dengan konsep maṣlaḥah mursalah yaitu memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan, kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan untuk semua pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen.

Actions (login required)

View Item