PANDANGAN FIQH SIYASAH TEHADAP PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA KAMPANYE DI LUAR TAHAPAN (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)

ROYIS, SAPRINDO (2021) PANDANGAN FIQH SIYASAH TEHADAP PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA KAMPANYE DI LUAR TAHAPAN (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Pemilihan Umum merupakan salah satu asas penyelenggara pemerintahan di Indonesia. Namun, secara implementasi demokrasi masih banyak kekurangankekurangan dalam setiap Pemilihan kepemimpinan, baik pemilihan tingkat kepala desa hingga pemilihan tingkat presiden. Dengan demkian terbitlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana pemilu melalui pembentukan GAKKUMDU (penegakan hukum terpadu). Gakkumdu sebagai penegak hukum terpadu mempunyai peran yang sangat penting untuk memberantas tindak pidana pemilu, dalam Pasal ayat (11) UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan bahwa pembentukan Gakkumdu untuk menyamakan pola pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu di Bawaslu, Kepolisisan Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (field research) artinya penelitian ini dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawacara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagai badan tindak pidana Pemilu belum sesuai sebagaimana mestinya karena banyak hambatan-hambatan yang terjadii baik dari faktor internal maupun eksternal. Pandangan fiqh siyasah bahwa Sentra Penegakan hukum terpadu sebagai wilayah al-hisbah berwenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syai’at. Hukuman itu dalam bentuk ta’zir, yaitu hukuman yang sepenuhnya kepada penegak hukum (al-muhtasib) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

Actions (login required)

View Item