ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PEDOFIL (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016)

ANGGI, APRILIANA (2021) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PEDOFIL (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

[img] PDF
Download (2MB)
[img] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Kasus kejahatan seksual terhadap anak pada tahun 2016 yang semakin hari semakin meningkat intensitasnya secara signifikan di Indonesia sejak tahun-tahun sebelumnya jelas menjadi keresahan masyarakat serta Negara. Melihat kasus-kasus kejahatan seksual pada anak yang semakin meningkat tak terkendali serta memperhatikan masa depan para anak yang juga merupakan generasi penerusnya bangsa Indonesia ini, akhirnya pada Tahun 2016 pemerintah menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perubahan kedua tersebut memasukkan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual anak (Pedofil) yang salah satunya ialah hukuman kebiri kimia yang diatur pada Pasal 81 ayat 7. Walaupun pada pelaksanaan hukum kebiri kemudian menimbulkan perbedaan argumentasi dikalangan masyarakat maupun organisasi-organisasi negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, kiranya penulis dapat mengemukakan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini ialah Bagaimana Hukuman Kebiri Kimia Berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016? Dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap hukuman kebiri kimia yang ditetapkan berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tersebut. Adapun penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan jenis penelitian kepustkaan (library-research) yang data-datanya berupa data sekunder yang diambil dari buku, bahan bacaan hukum terkait, jurnal-jurnal, sumber online, artikel hukum serta bahan hukum lainnya yang sesuai dengan judul penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan untuk mendapatkan hasil valid yaitu diantaranya pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Dan metode yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum ialah penentuan bahan hukum dan inventarisasi dokumen, dengan melalui 4 tahap pengolahan data yaitu editing, verifikasi data, klasifikasi data dan sistemisasi data. Hasil penelitian ini diantara ialah menjawab rumusan permasalahan yang dijabarkan dalam penelitian ini yaitu Pertama, Hukuman Kebiri Kimia diatur dalam pasal 81 ayat 7 pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merupaka pidana tambahan guna memberikan pemberatan bagi pelaku kekerasan seksual anak (pedofil). Yang kemudian dijelaskan pada Perppu Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagai wujud kejelasan terhadap aturan hukuman kebiri kimia yang dijelaskan secara universal pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Kedua, melihat proses dan tujuan pengaturan hukuman kebiri kimia tersebut yang mendorong dan telah sesuai kepada kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dalam penciptaan sebuah hukum di islam dan kajian fiqh siyasah, maka hukuman ini dapat diterima dengan dikategorikan sebagai hukuman ta‟zir pada fiqh siyasah yaitu hukuman yang belum diatur dalam nash atau hukuman had dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum yang bersifat Tahsini (perbaikan) dan guna memberikan efek jera (zawazir).iii ABSTRACT Cases of sexual crimes against children in 2016, which are increasing in intensity significantly in Indonesia since the previous years, have clearly become a concern for the community and the State. Seeing cases of sexual crimes against children that are increasing out of control and paying attention to the future of the children who are also the next generation of the Indonesian nation, finally in 2016 the government issued Perppu No. 1 of 2016 concerning the second amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. In the second amendment includes additional penalties for child sexual offenders (Pedophiles), one of which is the chemical castration penalty which is regulated in Article 81 paragraph 7. Even though the implementation of castration law then raises different arguments among the public and state organizations. Based on this background, the writer can put forward the problems studied in this study, which is How the Chemical Castration Punishment Based on Perppu No.1 of 2016? And how is the fiqh siyasah analysis of the chemical castration punishment stipulated based on the Perppu No.1 of 2016. This research is qualitative in nature and uses the type of librarian research (library-research) whose data is in the form of secondary data taken from books, related legal reading materials, journals, online sources, legal articles and other legal materials that match the research title. this. This study uses 2 types of approaches to obtain valid results, including a conceptual approach and a statue approach. And the methods used in collecting legal materials are the determination of legal materials and document inventory, by going through 4 stages of data processing, namely editing, data verification, data classification and data systemization. The results of this study include answering the formulation of the problems outlined in this study, namely First, the chemical castration penalty regulated in article 81 paragraph 7 of the Perppu Number 1 of 2016 is an additional punishment to provide weight to perpetrators of child sexual violence (pedophiles). Which is then explained in Perppu Number 70 of 2020 concerning Procedures for the implementation of chemical castration as a form of clarity on the rules for chemical castration which are described universally in Perppu Number 1 of 2016. Second, looking at the process and objectives of the chemical castration penalty regulation that encourages and has In accordance with the benefit which is the main goal in creating a law in Islam and the study of fiqh siyasah, then this punishment can be accepted as being categorized as ta'zir punishment in fiqh siyasah, which is a punishment that has not been regulated in the text or punishment had and aims to realize the general benefit that is has the character of Tahsini (improvement) and in order to provide a deterrent effect (zawazir).

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 16 Apr 2021 04:23
Last Modified: 16 Apr 2021 04:23
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/13799

Actions (login required)

View Item View Item