ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH

SITI MIFTAHUL, HIDAYATUS SOLEHAH (2021) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penyusunan dan pengesahan peraturan daerah perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan.Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, perda lain, atau perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berkaitan dengan pembatalan peraturan daerah ini salah satunya terjadi di Provinsi Lampung yang mana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah dibentuk untuk mencabut peraturan daerah yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Peraturan daerah yang dibatalkan dan dicabut oleh peraturan daerah diatas berdasarkan berbagai alasan antara lain; Bertentangan dengan UUD 1945, dibatalkan karena adanya peralihan kewenangan, dan berbagai alasan lainnya. Rumusan Masalah dalam penelitian ini antara lain; Faktor-faktor atau hal�hal yang mendasari pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Peraturan Daerah yang mencabutnya dan Pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam melihat pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang yang di cabut melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang mengambil sumber informasi dari buku- buku, skripsi, jurnal, makalah, surat kabar, dan menelaah dari berbagai literatur- literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun faktor yang mempengaruhi pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 adalah pengalihan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mempercepat proyek strategis nasional agar pengelolaan sumber daya daerah agar lebih efisien jika menjadi urusan pemerintah. Selain itu, jika dikaitan denga siyasah dusturiyah pencabutan ini dikarenakan adanya perubahan yang dipengaruhi faktor keaadaan atau kondisi dimana Perda ini harus dicabut untuk memenuhi tujuan pemerintah dalam melaksanakan proyek strategis nasional dan dilihat dari hukum positif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pencabutan peraturan daerah ini telah sesuai.

Actions (login required)

View Item