KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MUBADALAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)

INDAH, RAMADHONIYAH ADRI (2021) KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MUBADALAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Perempuan yang jumlahnya lebih dari separuh anggota masyarakat Indonesia dapat menjadi sumber daya manusia yang potensial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Pemerintah melalui Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah memberikan bentuk tindakan afirmatif (affirmative action) untuk mendukung keterwakilan perempuan di bidang politik atau pemerintahan. Namun, pada kenyataannya di Pemilu terakhir pada tahun 2019 keterwakilan perempuan dalam Pemilu untuk menduduki jabatan politik masih belum mencapai 30% (tiga puluh persen). Berkenaan dengan itu perspektif mubadalah sebagai alternatif penafsiran kontekstual agama dalam berkeadilan gender menjadi penting untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang berwawasan gender dengan dasar keyakinan agama. Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan, rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis yaitu bagaimana ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 terhadap kepemimpinan politik perempuan dan bagaimana kepemimpinan politik perempuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dilihat dari perspektif mubadalah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kepemimpinan politik perempuan di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan relevansinya perspektif metode mubadalah terhadap kepemimpinan politik perempuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yang mana cara kerja dari metode ini adalah menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin term pembahasan mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam objek penelitian yang diteliti oleh penulis. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat 14 pasal yang menjelaskan tentang pencalonan perempuan memiliki hak sekurang-kurangnya 30% dalam seluruh bidang jabatan politik dan menjadi persyaratan untuk Partai Politik dalam mengikuti Pemilu. Sedangkan, dalam perspektif mubadalah, kepemimpinan politik perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki korelasi dengan Qs. At-Taubah ayat 71 yang menjadi dasar baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik, bahwa setiap warga negara, perempuan dan laki-laki, hendaknya berpartisipasi dalam mengelola kehidupan bersama di masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sejalan dengan perpektif mubadalah dalam mendukung hak perempuan untuk menduduki jabatan politik.

Actions (login required)

View Item