TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN PESISIR BARAT

Rowindo, Pratama (2020) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN PESISIR BARAT. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Preview	PDF Download (3MB) | Preview
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Pengembangan kepariwisataan di kabupaten Pesisir Barat merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan kepariwisataan daerah.Sumber-sumber potensi kepariwisataan baik berupa objek daya tarik wisata, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa pariwisata dan lainnya merupakan modal pasar bagi pembangunan kepariwisataan daerah. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu, bagaimana implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat?. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Pesisir Barat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini termasuk penelitian bersifat deskriptif analisis yakni mengambarkan atau menjelaskan secara tepat mengenai pandangan hukum Islam khususnya fiqh siyasah terhadap implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Pesisir Barat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat, dalam penerapannya cukup signifikan, masih banyak program-program yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata yang belum sepenuhnya dilaksanakan dibidang destinasi pariwisata terutama di fasilitas saran dan prasarana masih perlu dibenahi serta peran pemuda dalam mengembangkan pariwisata perlu adanya keahlian dan dukungan dari pemerintah daerah agar mereka paham mengembangkan daerahnya sendiri. Kedua, Tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Pesisir Barat telah sesuai dengan fiqh siyasah karena prinsip dasar hukum Islam melalui kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah sepenuhnya diterapkan secara umum yang dapat kita lihat dalam penerapan kebijakan pemerintah berkaitan erat dengan prinsip keadilan dalam memberlakukan syari’ah sebagai undang-undang (prinsip at-tadrij fi at-tasyri’) karena komunitas sosial dan masyarakat biasanya telah memiliki norma-norma kehidupan tertentu yang merupakan adat yang berlaku secara turun-temurun tanpa meninggalkan adat budaya Lampung yang menjunjung tinggi Syari’at Islam. Prinsip keadilan yang dijelaskan didalam surat An-Nisa (4) ayat 58. Pariwisata berkelanjutan Pesisir Barat diharapkan dapat menjadikan budaya dan adat istiadat Lampung (Pesisir Barat) tetap terjaga dengan baik.

Actions (login required)

View Item