ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 70 UNDANG-UNDANG N0 10 TAHUN 2016 MENGENAI CUTI KAMPANYE PILKADA

USPAN, HADIANSYAH (2020) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 70 UNDANG-UNDANG N0 10 TAHUN 2016 MENGENAI CUTI KAMPANYE PILKADA. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Preview	PDF Download (3MB) | Preview
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Sistem pemerintahan di Indonesia dijalankan berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan ideologi Pancasila. Indonesia menganut azas demokrasi yaitu di jalankan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat di mana rakyat ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan dalam suatu negara. Adapun pengertian dari demokrasi secara umum adalah sebuah format pemerintahan di mana tiap-tiap warga Negara mempunyai hak yang setara dan juga seimbang mengenai penentuan dan juga pemilihan suatu keputusan yang nantinya akan memunculkan dampak di dalam kehidupan rakyat atau warga Negara. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai cuti kampanye pilkada dan ditinjau dalam fiqh siyasah. Pemasalahan penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai cuti kampanye pilkada, Pada pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui implementasi pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 mengenai cuti kampanye pilkada pada pemilhan Gubernur Lampung Tahun 2018 dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi pasal 70 undang-undang nomor 10 tahun 2018 mengenai cuti kampanye pilkada. Pada pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field rearch) yaitu penelitian yang secara langsung terhadap peristiwa dan data-data lapangan, jenis data terdiri dari data primer dan skunder. Analisis data mengunakan deskriptif kualitatif teknik yang digunakan adalah teknik, wawancara/interview dan dokumentasi lokasi penelitian adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan cuti kampanye pilkada pada pemilihan Gubernur tahu 2018 di Provinsi Lampung, telah berjalan sesuai prosedur pemerintah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 Mengenai cuti Kampanye Pilkada bagi pejabat, hal ini di dukung dengan adanya surat izin cuti kampanye yang di miliki oleh petahana sekaligus tidak ada hal-hal yang melangar ketentuan dan Analisis fiqh siyasah terhadap cuti kampanye pilkada bagi pejabat sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam. Hal ini di tunjukan dengan kesesuain hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum islam termasuk implementasinya yang sesuai dengan prosedur, tanpa ada satupun yang bertentangan dengan hukum Islam

Actions (login required)

View Item