TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PENERTIBAN PENGEMIS DALAM PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM

MUHAMMAD, ILHAM BUANA (2020) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PENERTIBAN PENGEMIS DALAM PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Preview	PDF Download (2MB) | Preview
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Pengemis adalah seseorang yang meminta bantuan, derma, sumbangan, baik kepada perorangan atau lembaga. Hal yang mendorong seseorang untuk mengemis salah satu faktor penyebabnya dikarenakan mudah dan cepatnya hasil yang didapatkan. Pengemis tidak sesuai dengan Norma kehidupan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah. Sering kita melihat pengemis yang berada di sekitar fasilitas umum Kota Bandar Lampung, bahkan mengemis sudah mereka anggap sebagai profesi yang keberadaannya dianggap mengganggu aktifitas masyarakat sehari- hari, keberadaan mereka dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Dari latar belakang yang penulis jabarkan di atas maka rumusan masalah yang akan di pecahkan yaitu, Bagaimana pelaksanaan penertiban pengemis dalam Perda Nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja? dan Bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan penertiban pengemis di Kota Bandar Lampung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung? Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penertiban pengemis dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, Serta untuk mengetahui pelaksanaan penertiban pengemis di Kota Bandar Lampung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung menggunakan Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (field research) yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek peneliti. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara obervasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan penertiban pengemis yang mengacu pada Perda nomor 01 Tahun 2018 oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan optimal karena sanksi yang diberikan kurang tegas dan dapat dilihat dari masih ada saja pengemis yang muncul. 2. Pelaksanaan penertiban pengemis oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung di tinjau dari Fiqh Siyasah menyebutkan bahwa pemerintah seharusnya berlaku adil dalam menertibkan maupun memberikan pembinaan kepada pengemis agar mereka yang sudah ditertibkan maupun diberikan binaan tidak kembali turun kejalan. Hal ini berdasarkan surat An-nisa (4) ayat 58 bahwa pemerintah harus amanah dan dapat berbuat adil terhadap seluruh masyarakat.

Actions (login required)

View Item