TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMIKIRAN POLITIK PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

ANDI FIRNANDO, FIR (2020) TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMIKIRAN POLITIK PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Preview	PDF Download (26MB) | Preview
	PDF Restricted to Repository staff only Download (26MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pemikiran politik oleh Partai Solidaritas Indonesia yang masih menjadi kontroversi dikalangan umat Islam di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian Hukum Islam dengan menggunakan pendekatan analisis, Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran politik Partai Solidaritas Indonesia dan Bagaimanakah cara Partai Solidaritas Indonesia memimpin anggotanya yang beragama Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran politik Partai Solidaritas Indonesia yang belum sesuai dengan asas-asas hukum Islam. Jenis data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka baik literatur bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang jadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, PSI adalah partai yang sangat kompeten dan instruktif dan terbuka untuk semua kalangan agama. Menurut PSI, agama adalah keragaman yang dapat disatukan karena agama dapat digunakan sebagai dorongan untuk memperkuat ikatan solidaritas nasional, namun PSI dianggap belum selektif jika menyandang nama agama, misalnya menolak perda agama dan menolak poligami. PSI memiliki pemimpin yang bukan muslim menjadi masalah dalam kalangan umat Islam, karena mereka mungkin menetapkan aturan baru yang dapat membahayakan umat Islam sendiri, pemikiran non muslim jelas berbeda dengan pemikiran umat Islam. Hal ini dibuktikan ketika PSI menolak perda agama, padahal apabila perda tersebut tidak bersifat deskriminatif maka tidak ada alasan untuk tidak mengikutinya. Terkait poligami, bahwa ajaran islam juga menganjurkan untuk memiliki 1 orang Istri saja, namun bila tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang istri maka suami diperbolehkan untuk melakukan poligami. Selanjutnya mengenai ucapan selamat natal ini memiliki dua versi, ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarang. Sebagai Negara demokrasi tidak seharusnya PSI mewajibkan seluruh anggotanya untuk menyetarakan suara terhadap ucapan selamat natal ini.

Actions (login required)

View Item