IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad Kotabumi Lampung Utara)

M. Rafirsa Agung Pratama, PRA (2020) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad Kotabumi Lampung Utara). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)
Preview	PDF Download (2MB) | Preview

Abstract

Bantuan Hukum sebagai kewajiban Negara untuk memenuhi hak konstitusional dalam memenuhi hak setiap warga negara atas perlindungan hukum dan jaminan persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia (HAM) terutama untuk masyarakat miskin. Dalam rangka mencari keadilan telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di kabupaten Lampung Utara juga diatur oleh Perda Nomor 4 Tahun 2013. Permasalahan penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Utara? dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Utara? Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis penelitian studi lapangan (field reseach). Data yang digunakan yaitu dengan menggunkan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (editing), rekontruksi data (reconstructing) dan sistematisasi data (sistemazing). Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam metode berfikir induktif. Sehingga memprmudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang pemberian bantuan hukum di Kabupaten Lampung Utara dalam upaya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya baik itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013, dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014. 2). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang pemberian bantuan hukum di Kabupaten Lampung Utara dalam perspektif fiqh siyasah telah sesuai dengan hukum Islam dan dibolehkan atau wajib. Karena dalam sejarah Islam sendiri telah mengenal pemberian kuasa kepada orang lain yang sesuai dengan keilmuannya/ahlinya. Seperti yang telah dilakukan oleh sahabat Rasulullah yang mewakilkan suatu perkaranya.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions:	Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User:	Najib Ali
Date Deposited:	12 Aug 2020 03:34
Last Modified:	12 Aug 2020 03:34
URI:	http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11498

Actions (login required)

View Item