KONSEP KEMENTERIAN (AL-WIZARAH) IMAM AL-MAWARDI DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN KONTEMPORER

Yustiana , Y (2017) KONSEP KEMENTERIAN (AL-WIZARAH) IMAM AL-MAWARDI DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN KONTEMPORER. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Preview

PDF Download (3MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Konsep Kementerian (Al-Wizarah) Imam Al-Mawardi dan Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi, dan Bagaimana Relevansi Al-Wizarah Imam Al-Mawardi Terhadap Kementerian Kontemporer. Dari permasalahan yang ada dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi, dan juga untuk mengetahui Relevansi Al-Wizarah Imam Al-Mawardi Terhadap Kementerian Kontemporer. Adapun metodologi penelitian yang dipakai yaitu jenis dan sifat penelitian yaitu jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Karena penelitian ini kepustakaan maka sumber datanya adalah karya-karya tokoh yang diteliti yang berkaitan dengan pokok masalah, dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian menjadi acuan pokok seperti: Al-Ahkam as-Sulthaniyah dan Qawanin al-Wizarah Siyasah al-Malik. Dari hasil penelitian ini Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi sangat relevan terhadap kementerian kontemporer. Yaitu kementerian Imam Al-Mawardi ada dua, yaitu Wizarah Tafwidh dan Wizarah Tanfidz yang tugasnya membantu kepala Negara dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan kontemporer Wizarah Tafwidh dikatakan sebagai perdana menteri sedangkan Wizarah Tanfidz sebagai lembaga eksekutif atau hanya sebagai pelaksana. Adapun Negara-negara Islam yang menggunakan sisem pemerintahan kontemporer seperti Negara Malaysia, Brunei Darusalam dan Singapura, ketiga Negara ini menggunkan sistem pemerintahan parlementer, dan ketiga Negara ini sangat relevan dengan pemikiran Imam Al-Mawardi tentang Kementerian Al-Wizarah. Yaitu seperti Negara Malaysia seorang Khalifah harus berbangsa arab atau keturunan Quraisy, sedangkan untuk Negara Brunei Darusalam perdan menteri pembantu kepala Negara dalam bidang pemerintahan dapat dikatan sebagai Wazir, dan untuk Negara Singapura Khalifah terjun langsung mengawasi kinerja dari perdana menteri.

Actions (login required)

View Item